KEBIJAKAN MAKRO PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH “ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH”

Kabupaten Bima yang terdiri dari 18 kecamatan dan 168 desa memiliki karakteristik dan potensi wilayah yang beraneka ragam. Perbedaan ini menyebabkan pola perkembangan setiap wilayah menjadi berbeda. Diantara kekhasan itu adalah perbedaan antara wilayah pegunungan dan pesisir, antara wilayah pusat perdagangan dan wilayah pertanian. Bila kekhasan ini dapat dipandang sebagai sebuah keunggulan bagi perkembangan ekonomi daerah di masa depan, maka pola pembangunan ekonomi daerah harus memanfaatkan potensi tersebut.

Pemanfaatan potensi keunggulan wilayah ini akan merubah pola yang selama ini dilakukan yaitu :

  1. Pola “sama rata sama rasa”, artinya semua wilayah diterapkan kebijakan pembangunan yang hampir sama, misalnya pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan di berlakukan di semua wilayah, padahal ada wilayah yang sub sektor perikanannya lebih dominan.
  2. Pola “proposal”, artinya masyarakat menyampaikan aspirasi lewat proposal padahal yang sering terjadi adalah usulan prosposal masyarakat berbeda dengan perencanaan SKPD yang sudah tersusun. Perbedaan ini akan menyebabkan pembangunan sering keluar dari perencanaan awal dan potensi wilayah yang sebenarnya, karena dasar penyusunan proposal yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada pembangunan wilayah secara komperehensif. Aspirasi masyarakat sebaiknya ditampung lewat formal planning networking yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui Pola Perencanaan Partisipatif.
Wilayah pesisir di  Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Sape memiliki potensi ekonomi sektor perikanan seperti ikan tangkap, jermal/bagan, hasil tambak (bandeng, udang), budidaya rumput laut. Berbeda dengan Kecamatan Wawo, Lambitu, Monta, Parado dan Donggo, yang memilki potensi bidang pertanian tanaman pangan dan non tanaman pangan (sayur dan buah) yang sangat berlimpah. Sedangkan untuk Kecamatan Woha dan Bolo, aktifitas jasa usaha dan industri kecil dan mikro sangat berkembang.

Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.

Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst.

Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:

  1. Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
  2. Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan.
  3. Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).

Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman :

“Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan baik walaupun sektor berkembang dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang terkait dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut”.

Model pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama pada setiap sektor yang mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model pembangunan ini mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan (leading sector) sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sektor lainnya.

Terdapat pula analisis kompetensi inti (core competiton). Kompetensi inti dapat berupa produk barang atau jasa yang andalan bagi suatu zona/kluster untuk membangun perekonomiannya. Pengertian kompetensi inti menurut Hamel dan Prahalad (1995) adalah :

“Suatu kumpulan kemampuan yang terintegrasi dari serangkaian sumberdaya dan perangkat pendukungnya sebagai hasil dari proses akumulasi pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis”.

Sedangan menurut Reeve (1995) adalah :

“Aset yang memiliki keunikan yang tinggi, sulit ditiru, keunggulan daya saing ditentukan oleh kemampuan yang unik, sehingga mampu membentuk suatu kompetensi inti”.

Secara implementasi dari kompetensi inti dikembangkan oleh beberapa praktisi yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan, yaitu :

  1. Moriko Hiramatsu (Gubernur Oita) : One Village, One Product (OVOP).
  2. Thaksin Sinawatra (Mantan Perdana Menteri Thailand) : One Thambon, One Product (OTOP).
  3. Fadel Muhammad (Gubernur Provinsi Gorontalo) : Fokus Gorontalo Sistem Agribisnis/Agroindustri Jagung dan perikanan

Semua teori dan analisis tersebut telah terbukti keberhasilan di berbagai wilayah, Propinsi Gorontalo menjadi bukti paling nyata dengan program pengembangan komoditi jagungnya. Makna penting dari pembelajaran ini adalah suatu wilayah harus memiliki produk barang/jasa unggulan yang berbeda dengan wilayah lainnya, sehingga mampu bersaing di pasar.

Pengembangan Konsep Kebijakan ZPED di Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima yang sangat luas membutuhkan kosentrasi pembangunan wilayah pada sektor atau wilayah tertentu, karena bila dilakukan pembangunan secara keseluruhan akan membutuhkan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana serta keuangan) yang sangat besar. Pengalaman pembangunan di daerah ini membuktikan adanya perbedaan perkembangan ekonomi di setiap wilayah kecamatan dan desa. Jika konsep “Zona Pengembangan Ekonomi Daerah” diterapkan maka bukanlah suatu pekerjaan perakitan ekonomi daerah yang mulai dari nol, melainkan lebih tepatnya penataan kembali potensi yang sudah dimiliki.

Penerapan ZPED di Kabupaten Bima mengikuti pola sebagai berikut :

  1. Pemerintah Kabupaten Bima membagi 18 wilayah kecamatan dalam beberapa Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Jasa Perdangangan dan Pariwisata).
  2. Menentukan bidang/sektor yang akan dikembangkan di setiap ZPED sesuai potensi dan karakteristik wilayah.
  3. Membangun cluster-cluster ekonomi di tingkat desa di setiap Zona ZPED (misalnya di ZPED bidang perikanan dibangun cluster rumput laut, cluster garam, dst). Desa yang dipilih sebagai cluster diutamakan desa miskin tetapi memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya alam atau produksi bidang industri kecil dan mikro yang dapat dikembangkan. Peran pengembangan cluster dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Wirausaha Mikro Swasta.
  4. Alokasi APBD (dalam hal ini belanja publik di daerah) yang mendukung pengembangan ZPED (ZPED bidang Jasa Perdagangan akan mendapat alokasi Belanja untuk program pengembangan bisnis yang lebih besar dibanding sektor lain).
  5. Insentif kebijakan yang mendorong perkembangan setiap ZPED, seperti pengembangan jaringan pemasaran produk, kemudahan perijinan dan promosi kepada pihak luar oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional.

Kunci utama pelaksanaan ZPED adalah pengembangan cluster di tingkat desa. Pemberian  peran  kunci pada pada cluster/desa dilatarbelakangi oleh alasan :

  1. Pembangunan cluster/desa adalah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, aspirasi dapat dikomunikasikan lebih intens melalui corong pemerintahan di tingkat desa;
  2. Potensi dan kebutuhan masyarakat di desa dapat dipilah dengan mudah, sehingga konsep pembangunan yang tepat dapat ditentukan dengan akurat.
  3. Menggerakkan ekonomi desa akan menyelesaikan persoalan paling penting dalam ekonomi yaitu kemiskinan.

Ada dua stakeholder yang dapat dirangsang aktifitasnya untuk menciptakan produk-produk unggulan yang diharapkan menjadi kompetensi inti suatu cluster yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Wirausaha Mikro Swasta di desa.(*)

About these ads

Tentang A Hasyim Asy ari

pegawai negeri sipil rendahan di Pemerintah Kabupaten Bima - NTB - Indonesia
Tulisan ini dipublikasikan di Jurnal dan Artikel. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s