NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)

Kita sekarang semakin miskin saja, itulah kata yang terlontar dari mulut sebagian besar masyarakat yang selama ini hidupnya sudah pas-pasan, setelah pemerintah memutuskan menaikkan standar harga BBM. Kenyataan ini, bila diartikan dalam bahasa ekonomi akan bermakna jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin banyak!
Kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang coba diselesaikan dengan berbagai pendekatan kebijakan oleh satu pemerintahan ke periode pemerintahan lain, tapi dapat dikatakan berbagai kebijakan tersebut belum berhasil, kalau tidak ingin dikatakan gagal. Kemiskinan secara umum terbagi dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi yang dialami oleh satu keluarga yang kemampuan hidupnya berada di bawah garis standar kemiskinan, berbagai pihak yang berkompeten menetapkan standar tersebut berupa jumlah pendapatan tertentu (misalnya versi BPS untuk penerima KKP yaitu mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp175.000,- per bulan), jumlah konsumsi beras dalam kurun waktu tertentu, pemenuhan kebutuhan gizi minimum, pengeluaran per kapita per bulan, dan sebagainya. Untuk kemiskinan relatif standar tersebut tidak lagi berlaku, karena kemiskinan relatif lebih disebabkan oleh kondisi lingkungan, kondisi daerah, atau kondisi lainnya. Satu keluarga bisa saja dikategorikan miskin, walaupun sudah mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi dia tinggal di lingkungan elit dimana sebagian besar tetangga di lingkungannya minimal memiliki satu mobil honda jazz di garasi rumahnya.
Kemiskinan tentu tidak bisa dibiarkan menjadi masalah yang akan terus menggerogoti kondisi perekonomian suatu bangsa, menyebabkan perekonomian nasional tidak didukung oleh sumber pendapatan dalam negeri yang memadai, melemahkan posisi tawar dalam hubungan multirateral, bahkan akan melahirkan generasi masa depan yang lemah fisik dan otak. Seriusnya dampak yang akan timbul dari kemiskinan membutuhkan berbagai rumusan solusi yang harus ditempuh.

Kemiskinan Absolut dan Pemberdayaan
Kemiskinan absolut timbul karena ketidakmampuan satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, rumah, pendidikan dan kesehatan. Aspek pangan, sandang, rumah, pendidikan dan kesehatan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan manusia di zaman sekarang, salah satu aspek saja tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi keseluruhan aspek. Sederhananya, orang sakit pasti sulit menerima pendidikan, kesulitan menerima pendidikan menyebabkan tidak di milikinya daya saing untuk meraih kesempatan bekerja, akibatnya mereka tidak akan memiliki pendapatan untuk membeli sadang dan pangan, apalagi membeli rumah. Lalu solusi apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah kemiskinan absolut? Jawabannya adalah pemberdayaan.
Pemberdayaan menjadi satu kata yang cukup populer di saat sekarang ini, pemberdayaan dapat diartikan memberikan daya yang memadai agar sesuatu yang tidak berfungsi menjadi berfungsi atau memberikan daya agar sesuatu yang fungsinya masih lemah berubah menjadi sesuatu yang fungsinya lebih kuat. Hubungannya pemberdayaan dengan kemiskinan absolut dapat ditinjau dari sisi ketidakmampuan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka seolah terjebak dengan masalah ini tanpa memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Pemberdayaan dengan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan atau akses yang lebih mudah pada pasar.
Jika suatu daerah memiliki kecenderungan kemiskinan absolut maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membantu penduduk yang dikategorikan miskin guna mempermudah mereka untuk mengakses sumber permodalan, membuka akses pada sumber-sumber pendapatan dan memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis.

Kemiskinan Relatif dan Pemerataan
Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang tercipta karena adanya kesenjangan pendapatan antara satu/sekelompok orang dengan satu/sekelompok orang lainnya dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan relatif adalah dengan pendekatan Pemerataan Pendapatan.
Bagaimana pemerataan pendapatan tersebut dapat di lakukan? Ada beberapa pendekataan pemerataan yang dikenal.
Pertama, trickle down effect theory atau teori pemerataan pendapatan melalui tetesan ke bawah, hal ini terjadi melalui mekanisme memberikan dorongan pada sektor utama pertubuhan ekonomi dan dorongan pada indvidu pengusaha yang memiliki modal kuat. Sektor dan individu ini diberikan kesempatan untuk berkembangan semaksimal mungkin, sehingga bila sektor dan individu ini terus meningkat pertumbuhan dan pendapatannya, maka akan memiliki dampak pada pertumbuhan sektor lain dan peningkatan pendapatan individu-individu lain.
Kedua, Income Tax (Pajak Penghasilan), biasanya pajak penghasilan diterapkan secara proporsional, yaitu semakin tinggi pendapatan individu, maka semakin besar pajak yang harus anda bayarkan, dengan demikian terjadi aliran dana dari individu dengan tingkat pendapatan tinggi ke kas Negara/Daerah, yang akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara gratis atau biaya yang rendah oleh golongan dengan tingkat pendapatan yang pas-pasan.
Ketiga, Zakat, pendekatan yang dikenal dalam ekonomi islam ini sudah sangat popular dan diadaptasi oleh berbagai negara yang penduduknya mayoritas muslim. Zakat telah teruji memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Bila di Indonesia pendekatan ini masih belum dapat mencapai hasil yang memuaskan, tentu ada satu atau beberapa bagian dari pelaksanaan aturan Zakat yang belum sempurna, sehingga harus dicarikan jalan keluar yang lebih akurat, berhasil dan berdaya guna.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat menggariskan berbagai kemungkinan inovasi dalam pengelolaan zakat, inovasi pengelolaan zakat harus diawali pada sisi pengambilan atau pengumpulan zakat. Sistem yang diterapkan dengan pengambilan atau pengumpulan yang selama ini mengandalkan ‘kesadaran hukmi seorang muslim’ dari setiap individu untuk menyelesaikan salah satu kewajiban sebagai muslim dan muslimah tanpa adanya ‘dorongan sistem yang memaksa tanpa membebani’ ternyata menyebabkan jumlah individu yang memiliki ‘kesadaraan hukmi seorang muslim’ sangat kecil dan terbatas. Akibatnya jumlah zakat yang terkumpul hanya meningkat pada akhir bulan ramadhan karena setiap individu memiliki ‘ketakutan hukmi seorang muslim’ pada dosa apabila lalai membayar zakat fitrah. Lalu resep apa yang bisa menjadi solusi agar ‘kesadaran hukmi seorang muslim’ bisa muncul dan ‘ketakutan hukmi seorang muslim’ bisa terjadi setiap saat? Karena zakat yang menjadi kewajiban muslim bukan hanya zakat fitrah tetapi ada juga zakat maal (zakat harta) dengan obyek zakat berupa emas,perak, uang, keuntungan perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
Sistim Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ini mengadopsi utuh sistim penagihan pajak, dimana untuk kasus pajak keberhasilannya telah teruji dan terbukti. Setiap individu yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1 juta per bulan diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan diharuskan melaporkan jumlah penghasilannya setiap tahun untuk dapat menentukan berapa nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap tahun. NPWP menjadi alat kontrol yang sangat efektif, karena apabila pemilik NPWP lalai, aparatur pajak dapat segera melakukan teguran karena indetitas pemilik NPWP sangat jelas tercatat dalam database yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak.
Pengambilan atau pengumpulan zakat khususnya untuk pengambilan atau pengumpulan zakat maal (zakat harta) dapat menerapkan NPWZ bagi muslim atau muslimah yang memiliki harta yang telah mencapai haul dan nisab zakat, atau bahkan dapat diterapkan pada setiap individu yang memiliki penghasilan per bulan yang bila diakumulasikan dalam setahun akan mencapai nisabnya. Bermodalkan NPWZ, Badan Amil Zakat (BAZ) akan memiliki alat kontrol yang efektif untuk melakukan pengambilan atau pengumpulan zakat dari muslim atau muslimah yang telah memiliki NPWZ tanpa menunggu tumbuhnya ‘kesadaran hukmi seorang muslim’ mereka. BAZ akan dapat memiliki database yang lengkap tentang nama dan alamat para muzzaki tanpa perlu lelah memberikan himbauan di masjid atau forum-forum keagamaan. Gerak mereka akan menjadi lebih hemat waktu dan tepat sasaran. Walaupun NPWZ tidak menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi melekatnya NPWZ pada individu yang memilikinya akan menjadi ‘alarm pengingat’ yang efektif, sebuah alat control yang tidak dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia atau pemerintah, tetapi langsung dipertanggungjawabkan kepada Allah S.W.T. Bagaimana? Hebat bukan?(*)

Tentang A Hasyim Asy ari

pegawai negeri sipil rendahan di Pemerintah Kabupaten Bima - NTB - Indonesia
Pos ini dipublikasikan di Jurnal dan Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s