Kenapa Harus Propinsi?

(Tulisan ini dimuat di Harian Bima Post Edisi Sabtu, 11 Maret 2001)

Ketika kongres Rakyat Sumbawa berlangsung pada Hari Minggu, 27 Februari 2011 sebagai dekalarasi kesiapan rakyat untuk pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa, saya teringat akan kemunculan wacana itu sepuluh tahun yang lalu, yang memicu otak bekerja untuk merangkai kata-kata dukungan……………

Regional Development dalam proses pembangunan di Indonesia terkesan hierarkis minded, proses pembangunan berdasarkan tingakatan tertentu. Contohnya pembangunan sebuah kota, kita mengenal adanya tingkatan “kota negara”, “kota propinsi” dan “kota kabupaten”. Ketika jalan dibangunpun ada pembagian semancam itu, ada “kelas jalan negara”, ”kelas jalan propinsi” dan “kelas jalan kabupaten”, perbedaan kelas ini signifikan terhadap perbedaan bentuk fisik dan kelengkapan fasilitas yang di miliki. Antara sebuah ”kota negara” dengan “kota propinsi” memiliki kelengkapan infrastruktur yang bahkan bisa diibarakan antara bumi dan langit, apalagi antara ”kota propinsi” dengan “kota kabupaten”. Pembedaan kelas seperti ini bila dikaji lebih mendalam akan melahirkan satu bentuk diskriminasi kebijakan pembagunannya, sebuah “kota propinsi” yang terletak di wilayah yang sanggup menyubang lebih dari seperempat devisa negara jauh lebih kumuh dari “kota negara”. Semestinya tidaklah haram hukumnya bila Kota Pekanbaru, Tarakan, Jayapura, dibagun lebih megapolitan dari Kota Jakarta, karena daerah-daerah tersebut sejak dahulu lebih kaya dari pada Kota Jakarta, tapi aturan pembangunan di negeri ini seolah manggariskan bahwa ibu kota negara harus lebih di utamakan ”pemolesan wajahnya” karena mencerminkan kondisi nasionalis kenegaraan.
Dalam skala yang lebih kecil lagi, dalam hal ini wajah pembagunan Provinsi NTB, dimana perbedaan kelengkapan infrastuktur antara Kota Mataram dengan kota-kota kabupaten lainnya, tidak dapat dipungkiri juga sangat timpang. Sementara disadari atau tidak, proses pembagunan tidaklah berjalan dengan sendirinya, melainkan di pegaruhi oleh model kebijakan pembagunan yang diterapkan, ibu kota propinsi tentu akan mendapat anugerah perhatian yang lebih utama dari kota kabupaten. Sehingga jika kemudian mencuat sebuh wacana pembentukan propinsi di Pulau Sumbawa yang diwakili Bima, Dompu dan Sumbawa, apakah dianggap suatu kenaifan? Di alam dengan penerapan kebijakan pembagunan seperti ini, tidaklan mimpi itu menjadi suatu kewajaran?
Salah satu dari ketiga kota tersebut harus berani menjadi sebuh kota propinsi untuk mendapat bagian perhatian yang lebih tersebut. Sebuah kota propinsi berarti kehadiran kantor-kantor pemerintah yang menterang, rumah sakit kelas provinsi, sebuah perguruan tinggi negeri (PTN), terminal kelas AKAP, bandar udara yang modern dan fasilitas lainnya.
Lontaran wacana tentang propinsi di Pulau Sumbawa rasanya akan terus bergulir bagai gumpalan snow ball yang semakin lama kian kuat dan besar. Apabila dengan keterlibatan kaum intelektual, politisi, birokrasi dan komponen penting lainnya. Kita tidak boleh menghindar dari sebuah langkah maju untuk mengatasipasi kemajuan zaman yang terus bergerak dinamis. Sebuah “propinsi”, walaupun oleh sebagian pihak menganggapnya sebagai ide konyol, mengingat semangat otonomi daerah melaluai UU Nomor 22 Tahun 1999, ternyata menempatkan kabupaten memiliki bargaining position yang lebih kuat ke pusat di banding propinsi. Namun jika dilihat dengan kaca mata keefektifan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah serta sejumlah kesempatan kerja yang meningkat maka hal ini menjadi sah saja.
Jika kemudian muncul kekuatiran tentang kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, sehingga dianggap belum mampu menopang kehadiran sebuah propinsi. Anggapan ini terkesan terbalik, sebab kualitas tidak akan dapat tubuh secara alami di tengah masyarat tanpa adanya upaya pembangunan terlebih dahulu, artinya sediakan dulu infrastruktur yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas tersebut, baru kita diperkenankan untuk membicarakan kualitas. Tidaklah ironis, sebuah wilayah (Bima,Dompu dan Sumbawa) dengan ratusan SD , ratusan SMP , puluan SLTA dan Perguruan Tinggi , hanya memiliki “segelintir” perpustakaan daerah dengan koleksi buku yang tidak lebih banyak dari toko buku.
Menjadi sesuatu yang tidak bisa di mengerti ketika akhir-akhir ini ternyata wacana hebat itu telah dipolusi oleh pandangan-pandangan sempit seperti ribut-ribut soal nama propinsi, sangat kekanak-kanakan, belum lagi bicara di mana ibu kota dan siapa gubernurnya. Kenapa kita selalu terkesan arogan di atas bumi milik Allah? Padahal Sang Khalik sendiri yang menguasai seluruh alam raya termaksud bumi ini, yang tak lebih dari setitik noktah dari wilyah “teritorial-Nya”, tidak pernah sekalipun dalam firman-Nya ada kata-kata : “bumi ini milik-Ku kamu tak berhak untuk menganggap sebagai memilik mu wahai umat-Ku” melainkan “Aku jadikan bumi dan segala isinya untuk kalian wahai umat-Ku. Apakah wacana otak udang, sombong dan sempit akan semacam itu akan tetap kita usung?
Jika perdebatan terus berlangsung, kita akan membuang percuma energi positif yang harus dihimpun lebih banyak lagi. Hal terpenting dalam harus menjadi wacana utama untuk mewujudkan keinginan adalah kita bisa meyakinkan segenap komponen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dalam pembentukan propinsi. Salah satu langkah yang dapat di jadikan senjata andalan “upaya pengyakinan“ itu adalah penentuan hal-hal mendasar dalam pembangunan. Seperti melakukan identifikasi potensi yang akan memberikan kejelasan karakteristik dan arah pembangunan yang tepat untuk propinsi di Pulau Sumbawa, seperti Wilayah Sumbawa akan diapakan? Dompu akan seperti apa dikembangkan? dan Bima cocoknya menjadi apa?
Kejelasan karakteristik dan arah pembangunan, dapat diwujud kan dengan penentuan “kutub-kutub pertumbuhan” baru. Haruslah kita ingat, sangat jarang antara satu wilayah dengan wilyah lain memiliki karakteristik potensi yang homogen. Di Pulau Sumbawa saja, antara Bima, Dompu dan Sumbawa yang secara geografis dan iklim sangat mirip, pasti akan memiliki perbedaan dalam pembangunan kotanya. Perbedaan pembangunan kota tidak berarti benturan kepentingan, malah perbedaan ini bisa disinergikan menjadi kekuatan positif, dengan pendekatan pembangunan comporative andvantage (keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembangunan wilayah sekitarnya), dimana setiap wilayah yang berdekatan akan saling mendukung dan mengisi satu sama lain, sehingga yang di namakan kutub-kutub pertumbuhan suatu daerah dapat tumbuh secara spepsifik tanpa takut tersaingi dalam pembentukan pasar produksi maupun penawaran potensi pada investor . Perroux, seorang ekonom dari Perancis mengungkapkan bahwa “pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, kemunculannya hanya terjadi di berbagai tempat atau pusat pertumbuhan, dengan intensitas berbeda, pertumbuhan berlangsung melalui saluran yang berbeda dengan hasil akhir yang ditimbulkannya akan berbeda pula terhadap keseluran perekonomian”.
Sumbawa memiliki karakteristik yang berkembang kearah jenis kota industri, hal ini telah di dukung oleh kehadiran beberapa perusahaan multi nasional dan nasional yang melakukan investasi maupun dalam rencana investasi, yang akan menciptakan kawasan industri terpadu. Didukung pula oleh kondisi geografis yang lebih datar di banding dua daerah lainnya. Sebagaimana kota-kota industri pada umumnya, satu jenis industri akan menjadi pemicu munculnya berbagai ragam jenis industri lainnya. Pengembangan industri ini tentunya harus diikuti dengan komitmen bahwa menyulap Sumbawa menjadi kota industri berarti menyulap kesejahteraan penduduknya menjadi lebih baik dan satu lagi, industri yang dikembangkan wajib untuk ramah lingkungan !
Dompu karakteristiknya lebih mengarah pada wilayah pariwisata, yang didukung oleh potensi alam pengunungan di Wilayah Dompu bagian utara dan hamparan pantai eksotik di Wilayah Dompu bagian selatan. Pengembangan pariwisata ini harus didukung dengan kehadiran sarana pariwisata yang lebih berkelas, berupa hotel berbintang dan travel agent yang bonafid. Untuk mendukung dunia pariwisata tersebut. Kendala yang ditemui selama ini adalah keterbatasan promosi. Kita kurang memiliki inovasi cara berpromosi untuk memoles kekayaan wisata yang di miliki, kecenderungan yang terjadi adalah membiarkan para tamu menikmati keindahan yang tersaji apa adanya, sedangkan upaya penciptakan suansana yang lebih eksotik dan atraktif sangat minim.
Sedangkan Bima, dapat di kategorikan sebagau kota bisnis dan pendidikan. Dukungan kelancaran transportasi laut, udara dan darat, serta pertumbuhan sarana pendidikan tinggi yang cukup pesat serta tingkat velocity of money(perputaran uang) yang cukup tinggi, dan jangkuan pasar yang cukup mudah ke arah barat dan timur memberikan peluang besar bagi perkembangan kota ini. Bima sudah saatnya memiliki pusat-pusat grosir yang lebih besar yang dapat melayani keseluruhan Pulau Sumbawa bahkan antar pulau, jika kita perhitungkan aktifitas bisnis dari timur (NTT) yang masuk ke Bima.
Lihat lalu bayangkanlah lahirnya sebuah propinsi yang memiliki tiga karakteristik pengembangan kota yang berbeda, ini sangat kaya. Lalu untuk apa hanya sekedar memperebutkan nama dan ibu kota, semua itu bisa di selesaikan dengan dialog dan keterbukaan, mengedepan kan arugmentasi yang realistis dan ilmiah bukan emosional kedaerahan. Jadi, selamat berjuang!

Tentang A Hasyim Asy ari

pegawai negeri sipil rendahan di Pemerintah Kabupaten Bima - NTB - Indonesia
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s