BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) : SEBUAH SOLUSI

Beberapa waktu yang lalu, kita mungkin masih teringat, aparatur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bima membuat berita heboh hingga menarik perhatian dari pimpinan daerah, mereka nekat menggelar aksi mogok kerja gara-gara terlambat menerima pembayaran honor beberapa bulan. Kesigapan pimpinan daerah akhirnya dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Atau kita juga teringat ketika niat baik pimpinan daerah untuk mendirikan cikal bakal Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Bima melalui sebuah yayasan, mendapat kritikan dari masyarakat, karena daerah dianggap pilih kasih ‘hanya’ memberdayakan yayasan tertentu, akibatnya bangunan cikal bakal perguruan tinggi yang disiapkan sampai sekarang belum dapat dimanfaatkan.
Lalu, apa solusinya agar aksi mogok aparatur RSUD tidak terulang dan cikal bakal PTN dapat terwujud? Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah merubah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bima menjadi BLUD dan Pemerintah Kabupaten Bima melakukan teroboson dengan mendirikan BLUD Perguruan Tinggi di Kabupaten Bima.

Apa itu BLUD?

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau dalam Undang-Undang disebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) saja, diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “Badan Layanan Umum / BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
Sedangkan asas BLU adalah : (1) Pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya; (2) Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk; (3) BLU tidak mencari laba; (4) Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah; (5) Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Untuk dapat disahkan sebagai BLU, instansi atau satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai BLU harus memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut : (1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan; (2) Memberikamanfaat bagi masyarakat; (3) Pola tata kelola yang baik dan laporan keuangan; (4) Standar pelayanan minimum; (4) Laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.
Dari uraian tersebut terungkap banyak keuntungan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah dengan status BLU atau BLUD.

Keuntungan BLUD

a. Untuk Permasalahan RSUD

Kenapa aparatur RSUD sampai terlambat menerima honor sampai mendorong mereka untuk melakukan mogok kerja? Berdasarkan penjelasan Kepala RSUD Kabupaten Bima, pembayaran honor terlambat hanya karena proses administrasi keuangan yang memerlukan waktu yang lebih lama di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima. Namun ternyata bila diuraikan satu per satu, permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Bima sebenarnya tidak hanya masalah keterlambatan pembayaran honor saja, cukup banyak permasalan lainnya yang dipicu oleh tidak adanya keleluasaan manajemen RSUD dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Diantaranya masalah penyediaan stock obat-obatan dan sarana pendukung operasional yang habis padahal alokasi anggaran sudah terpakai semua.

Selama status RSUD Bima masih menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak dirubah menjadi BLUD, maka permasalahan di atas akan menjadi momok setiap tahun anggaran. Tetapi jika sudah bestatus BLUD, maka akan menjadi solusi yang efektif, karena :

  1. BLUD RSUD adalah instansi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan pendapatan dan belanja tidak perlu lagi berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima, karena pendapatan dari RSUD bukan menjadi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan melainkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sehingga penyetoran pendapatan hanya dilakukan diakhir tahun anggaran setelah penyusunan laporan keuangan BLUD. Di sisi belanja, BLUD RSUD memiliki otonomi yang lebih besar pula, karena RSUD memiliki kewenangan sendiri menyusun alokasi belanja setiap tahun dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA BLUD), setelah disetujui oleh Kepala Daerah dapat menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BLUD) dan proses pencairan dana tidak perlu lagi menempuh proses administrasi di Bagian Keuangan, karena BLUD dapat menggunakan pendapatannya sendiri untuk dibelanjakan. Pada akhirnya proses administrasi keuangan ebih efektif karena tidak lagi tergantung pada ketersediaan anggaran di kas daerah, melainkan pada kepintaran pimpinan BLUD RSUD dalam mengelola perolehan pendapatan dan pengeluaran belanja.
  2. Walaupun operasional BLUD mirip dengan pengelolaan BUMD, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber daya manusia. BLUD sebagai bagian dari instansi Pemerintah semua jabatan didalamnya dapat dipegang oleh aparatur berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pimpinan BLUD setara dengan eselon II, berbeda dengan BUMD yang mewajibkan swastanisasi SDM. Keuntungannya adalah kontrol yang lebih besar berada di tangan Kepala Daerah. Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat segera mengganti pimpinan BLUD jika tersandung masalah.
  3. Pelayanan BLUD RSUD diharapkan akan lebih profesional karena adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih cepat oleh pimpinan BLUD RSUD.

b. Untuk Permasalahan Cikal Bakal PTN

Niat baik tetapi menempuh jalan yang tidak didukung oleh stakeholder tentu akan menemui banyak batu sandungan. Itulah yang dialami oleh rencana pendirian cikal bakal Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Bima. Pendirian yayasan yang menjadi naungan untuk PTN ternyata menjadi sumber kritikan bagi Pemerintah Kabupaten Bima.

Sesungguhnya, Pemerintah Kabupaten Bima dapat langsung mendirikan Perguruan Tinggi (PT) milik Pemkab Bima tanpa perlu mendirikan yayasan, yaitu dengan mendirikan BLUD Perguruan Tinggi. Apakah mungkin PT berstatus BLUD? Jawabannya dapat disimak dari ungkapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, dalam suatu kesempatan wawancara, terkait dengan ditetapkanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dimuat dalam website berita http://www.dikti.go.id, isinya :
“Tidak ada penyeragaman pada pengelolaan perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi dapat memilih otonomi sumber, bisa dalam bentuk satuan kerja di bawah Kemdikbud seperti Direktorat jenderal, Badan Layanan Umum (BLU) atau dalam bentuk Perguruan tinggi Berbadan Hukum”.
Jadi BLU atau BLUD Perguruan Tinggi adalah legal dan bisa.

Keuntungan PT milik Pemkab dalam bentuk BLUD adalah :

  1. Menghilangkan kontroversi pendirian cikal bakal Perguruan Tinggi Negeri karena Pemkab Bima tidak bisa lagi dituding memihak kepada yayasan tertentu, sebab pendirian BLUD PT adalah kewenangan pimpinan daerah yang diatur oleh UU.
  2. BLUD PT yang berkualitas dapat diwujudkan, karena Kepala Daerah dapat menugaskan PNS dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3 untuk menjadi dosen tetap atau dosen yang diperbantukan pada BLUD PT.
  3. Dukungan pendanaan dapat terus diperoleh BLUD PT dari pemerintah karena statusnya sebagai bagian dari organisasi Pemkab, sehingga kemungkinan kesulitan pendanaan untuk pengembangan PT tidak akan terjadi.

Penutup

Pengembangan BLUD di Kabupaten Bima tidak hanya terbatas untuk menjawab dua permasalahan diatas. Karena ada banyak peluang lainnya yang bisa dikembangan. Setiap SKPD yang memiliki potensi pendapatan daerah yang tinggi dapat menjadi induk pendirian BLUD, seperti sektor perkebunan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan.

BLUD dapat juga menjadi solusi perbaikan pengelolaan BUMD di Kabupaten Bima, tidak salah jika BUMD yang bermasalah dirubah statusnya menjadi BLUD daripada terus menerus menjadi beban Pemerintah Daerah.

Semoga solusi ini dapat menjadi sumbangsih berarti……………..

Tentang A Hasyim Asy ari

pegawai negeri sipil rendahan di Pemerintah Kabupaten Bima - NTB - Indonesia
Pos ini dipublikasikan di Jurnal dan Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s